Kalkulator PPh 21 PNS – TER & Bukti Potong Coretax DJP

⚠️ Data bendahara/SKPD belum diisi. Isi di tab Pengaturan agar bukti potong dan laporan terisi otomatis.

👤

Data Pegawai

Nama Pegawai *

NIP

NPWP Pegawai

Golongan

Status PTKP

Jabatan

Unit Kerja / Sub-SKPD

Bulan Pembayaran

Tahun

💰

Komponen Penghasilan

A. Gaji & Tunjangan Pokok PNS

Gaji Pokok *

Tunjangan Suami/Istri (10%)

Tunjangan Anak (2%/anak)

Tunjangan Jabatan/Struktural

Tunjangan Fungsional

Tunjangan Umum

Tunjangan Beras

Tunjangan PPh (jika ada)

B. Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) / TPP

TKD / TPP Dasar

TKD Prestasi / Insentif Kinerja

Tambahan Penghasilan Lainnya

Honor / Uang Sidang / Lembur

C. Potongan Wajib PNS (otomatis)

Iuran Pensiun (4,75% GP+Tunj)

Iuran THT (3,25% Gaji Pokok)

Iuran BPJS Kesehatan (1% GP)

Potongan lain-lain

📋

Hasil Perhitungan PPh 21

📝 Isi form di sebelah kiri untuk melihat hasil perhitungan otomatis PPh 21.

📌

Referensi PTKP 2024–2025

Status	PTKP Setahun	PTKP Sebulan
TK/0	Rp 54.000.000	Rp 4.500.000
TK/1	Rp 58.500.000	Rp 4.875.000
TK/2	Rp 63.000.000	Rp 5.250.000
TK/3	Rp 67.500.000	Rp 5.625.000
K/0	Rp 58.500.000	Rp 4.875.000
K/1	Rp 63.000.000	Rp 5.250.000
K/2	Rp 67.500.000	Rp 5.625.000
K/3	Rp 72.000.000	Rp 6.000.000

👥

Daftar Pegawai Tersimpan

📌 Data tersimpan di browser (localStorage). Klik nama pegawai untuk memuat dan mengedit.

👤

Total Pegawai

💸

Rp 0

Total PPh 21

💰

Rp 0

Total Bruto

📋

Bukti Potong

📊

Rekap PPh 21 Bulanan

No	Nama Pegawai	NIP	Golongan	Penghasilan Bruto	TER	PPh 21	Aksi

📅

Laporan Tahunan PPh 21 (Formulir 1721-I)

📋 Laporan tahunan merangkum seluruh PPh 21 yang dipotong sepanjang tahun untuk dilaporkan ke Coretax DJP.

📈

Rekap Per Pegawai – Seluruh Bulan

No	Nama Pegawai	NIP	Golongan	Status	Bruto Setahun	PKP	PPh Setahun	Aksi

📊

Rekap Per Bulan – Semua Pegawai

Bulan	Jumlah Pegawai	Total Bruto	Total PPh 21

🏢

Data Instansi / SKPD Pemotong Pajak

✅ Data ini akan otomatis terisi di semua bukti potong dan laporan yang dicetak.

Nama SKPD / Instansi *

NPWP Instansi / Pemotong *

Kode Satker / SKPD

Kode KPP (Kantor Pajak)

Alamat Instansi

Kabupaten / Kota

Provinsi

👨‍💼

Data Bendahara Pengeluaran

Nama Bendahara *

NIP Bendahara

NPWP Bendahara

Jabatan Bendahara

No. SK Bendahara

Tahun Anggaran

📋

Pengaturan Laporan

Nomor Urut Bukti Potong (mulai dari)

Format Nomor Bukti Potong

Tempat Penandatanganan

Kepala SKPD (untuk laporan)

NIP Kepala SKPD

Jabatan Kepala SKPD

✅ Pengaturan tersimpan!

📖

Tabel Tarif Efektif Rata-rata (TER) – PMK 168/2023

✅ Berlaku mulai 1 Januari 2024 berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023.

📐

Tarif Progresif PPh 21 (Pasal 17 UU HPP)

Lapisan PKP	Tarif
Sampai dengan Rp 60.000.000	5%
Di atas Rp 60.000.000 – Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000 – Rp 5.000.000.000	30%
Di atas Rp 5.000.000.000	35%

⚙️

Alur Perhitungan PPh 21 PNS dengan TER

1. Bruto = Gaji Pokok + Semua Tunjangan + TKD + Honor

2. Neto Bulanan = Bruto − Iuran Pensiun (4,75%) − THT (3,25%) − BPJS Kes (1%)

3. Neto Setahun = Neto Bulanan × 12

4. PKP = Neto Setahun − PTKP

5. PPh Setahun = Σ (Tarif Progresif × Lapisan PKP)

6. TER = PPh Setahun / Bruto Setahun × 100%
PPh Bulanan = TER × Bruto Bulan Ini

⚠️ Bulan Desember: PPh dihitung dengan rekonsiliasi (PPh Setahun − Total PPh Jan–Nov) untuk memastikan keakuratan setahun penuh.